Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mendesak Roblox membuka kantor resmi di Jakarta dan menempatkan pimpinan senior untuk menangani pasar Indonesia. Dorongan tersebut berkaitan dengan kontribusi perusahaan teknologi global serta kepatuhan terhadap aturan nasional, terutama perlindungan anak di ruang digital.
Desakan itu disampaikan dalam pertemuan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dengan CEO sekaligus salah satu pendiri Roblox, David Baszucki, di Silicon Valley, Amerika Serikat.
Pemerintah ingin perusahaan teknologi global tidak hanya melayani pengguna Indonesia, tetapi juga membangun kehadiran operasional yang lebih nyata. Pada saat bersamaan, Roblox diminta memastikan kebijakan dan fitur platform sesuai dengan ketentuan perlindungan anak yang berlaku di Indonesia.
Isu ini penting bagi pengguna Roblox, khususnya orang tua, karena pembahasan tidak hanya menyangkut kantor perusahaan. Penguatan verifikasi usia, pembatasan komunikasi, dan pencegahan interaksi berisiko juga menjadi bagian dari perhatian pemerintah.
Mengapa Komdigi Meminta Roblox Membuka Kantor di Jakarta?
Permintaan tersebut bukan sekadar persoalan alamat kantor. Pemerintah menginginkan jalur koordinasi yang lebih dekat dengan perusahaan, terutama untuk membahas kebijakan, pengawasan, dan pelaksanaan kewajiban hukum di Indonesia.
1. Memperkuat kehadiran perusahaan di Indonesia
Komdigi menilai perusahaan teknologi global perlu memberikan kontribusi lebih nyata terhadap ekosistem digital nasional.
Kehadiran pimpinan senior di Jakarta diharapkan mempermudah komunikasi antara perusahaan dan pemerintah. Kantor lokal juga berpotensi membantu koordinasi ketika muncul persoalan yang membutuhkan respons cepat.
Dalam keterangan resmi pada 22 September 2026, pemerintah menyebut Roblox sedang mengevaluasi penempatan pimpinan senior di Jakarta. Artinya, rencana tersebut belum dapat dianggap sebagai pembukaan kantor yang sudah terealisasi.
2. Memastikan kepatuhan terhadap hukum Indonesia
Roblox merupakan platform permainan daring yang memungkinkan pengguna memainkan berbagai gim dan berinteraksi dengan pengguna lain.
Karakteristik tersebut membuat perlindungan anak menjadi salah satu perhatian utama pemerintah. Fitur komunikasi, konten buatan pengguna, serta hubungan dengan orang yang tidak dikenal dapat menimbulkan risiko apabila tidak dikelola secara memadai.
Komdigi menegaskan bahwa perusahaan digital yang melayani masyarakat Indonesia harus mengikuti ketentuan nasional, termasuk aturan perlindungan anak.
3. Mempercepat penanganan persoalan
Keberadaan perwakilan senior di dalam negeri dapat mempermudah komunikasi ketika pemerintah meminta klarifikasi atau perbaikan layanan.
Meski demikian, pembukaan kantor saja tidak otomatis menjamin keamanan pengguna. Hasilnya tetap bergantung pada pelaksanaan kebijakan, efektivitas fitur perlindungan, dan tindak lanjut terhadap laporan risiko.
PP TUNAS Jadi Fokus Perlindungan Anak di Roblox
Selain persoalan kehadiran perusahaan, pemerintah menekankan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS.
Aturan tersebut menjadi dasar penguatan perlindungan anak ketika menggunakan layanan digital. Platform perlu menerapkan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan, termasuk pembatasan akses berdasarkan usia dan perlindungan data pribadi anak.
Pemerintah mulai menerapkan aturan ini pada 28 Maret 2026. Roblox termasuk salah satu platform yang menjadi sasaran penerapan kebijakan tersebut.
Dalam evaluasi pada April 2026, pemerintah menyatakan Roblox telah mengambil sejumlah langkah untuk memenuhi ketentuan perlindungan anak. Namun, penguatan pelaksanaan tetap diperlukan agar perlindungan berjalan secara konsisten.
Fitur Keamanan Roblox yang Menjadi Perhatian
Roblox telah memperkenalkan sejumlah mekanisme untuk mengurangi risiko bagi pengguna anak. Pemerintah mengapresiasi langkah tersebut, tetapi menekankan perlunya pengawasan dan perbaikan berkelanjutan.
Beberapa aspek yang menjadi perhatian meliputi:
1. Verifikasi usia pengguna
Verifikasi usia membantu platform menentukan akses yang sesuai dengan kelompok umur pengguna.
Roblox telah menerapkan teknologi perkiraan usia berbasis wajah serta mekanisme verifikasi usia. Pemerintah meminta sistem tersebut terus diperkuat agar perlindungan bagi pengguna di bawah 16 tahun lebih akurat.
2. Pembatasan komunikasi dengan orang asing
Fitur obrolan memungkinkan pemain berinteraksi ketika bermain. Namun, komunikasi dengan orang yang tidak dikenal dapat menimbulkan risiko apabila tidak disertai pengamanan memadai.
Karena itu, pemerintah meminta pembatasan interaksi antara anak dan pengguna yang tidak dikenal diperkuat. Perhatian juga diberikan pada kemungkinan perpindahan komunikasi ke aplikasi lain di luar platform.
3. Pengaturan berdasarkan usia
Roblox telah mengembangkan pengaturan dan pengalaman bermain yang disesuaikan dengan kelompok umur, termasuk produk Roblox Kids dan Roblox Select.
Pengelompokan tersebut dimaksudkan untuk menyesuaikan pengalaman pengguna dengan kebutuhan dan tingkat perlindungan berdasarkan usia. Efektivitas penerapannya tetap perlu dinilai melalui pelaksanaan kebijakan dan pengawasan.
4. Pengendalian waktu bermain
Pengaturan waktu bermain atau screen time dapat membantu orang tua mengelola durasi penggunaan gim.
Fitur ini menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap kebiasaan bermain yang lebih teratur. Meski demikian, pendampingan keluarga tetap penting untuk membantu anak memahami batas waktu dan perilaku aman ketika bermain.
Apa Arti Safety-by-Design bagi Pengguna Roblox?
Komdigi juga mendorong penerapan prinsip safety-by-design. Pendekatan ini menempatkan keamanan sebagai bagian dari perancangan produk sejak awal, bukan hanya sebagai respons setelah muncul masalah.
Dalam konteks Roblox, prinsip tersebut berarti fitur permainan, komunikasi, dan pengelolaan akun perlu dirancang dengan mempertimbangkan potensi risiko bagi anak.
Sistem pengamanan idealnya mampu membatasi interaksi berisiko, mendeteksi perilaku mencurigakan, dan menyediakan mekanisme penanganan yang sesuai.
Pendekatan ini penting karena pengawasan orang tua saja tidak cukup untuk menangani seluruh risiko dalam platform dengan banyak pengguna dan konten buatan komunitas.
Perusahaan juga perlu memastikan bahwa kebijakan keamanan benar-benar diterapkan dalam pengalaman pengguna sehari-hari.
Respons Roblox terhadap Permintaan Pemerintah
Dalam pertemuan dengan pemerintah Indonesia, CEO Roblox David Baszucki menyatakan keterbukaan perusahaan untuk menyesuaikan produk dengan regulasi dan kebutuhan negara tempat platform beroperasi.
Pemerintah juga menyampaikan bahwa Roblox sedang mengevaluasi penempatan pimpinan senior di Jakarta.
Namun, pernyataan tersebut tidak berarti kantor resmi sudah dibuka atau penempatan pimpinan telah selesai. Perkembangan rencana tersebut masih perlu menunggu pengumuman lanjutan yang dapat diverifikasi.
Komdigi turut meminta pelaporan pelaksanaan PP TUNAS dilakukan secara rutin, terukur, dan transparan. Pelaporan tersebut diperlukan untuk memantau kesesuaian antara komitmen perusahaan dan tindakan nyata di dalam platform.
Apa Dampaknya bagi Pengguna dan Orang Tua?
Bagi pengguna, penguatan kebijakan dapat memengaruhi akses ke fitur tertentu, terutama fitur komunikasi dan pengalaman bermain berdasarkan usia.
Pengguna yang belum menyelesaikan verifikasi usia dapat menghadapi pembatasan fitur sesuai mekanisme yang diterapkan platform. Karena itu, informasi mengenai persyaratan akun dan pengaturan keamanan perlu diperiksa melalui pusat bantuan resmi Roblox.
Bagi orang tua, perkembangan ini menjadi pengingat bahwa keamanan anak tidak hanya berkaitan dengan durasi bermain. Interaksi dengan pengguna lain, jenis permainan, dan perlindungan informasi pribadi juga perlu diperhatikan.
Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:
- Memeriksa pengaturan privasi dan komunikasi akun anak.
- Mengaktifkan pengawasan orang tua yang tersedia.
- Mendiskusikan risiko berbagi informasi pribadi dengan orang asing.
- Mengatur waktu bermain sesuai kebutuhan anak.
- Melaporkan akun atau perilaku yang dianggap mencurigakan melalui mekanisme resmi.
Langkah tersebut dapat membantu mengurangi risiko, meskipun tidak menggantikan kewajiban platform untuk menyediakan sistem perlindungan yang memadai.
Kesimpulan
Desakan Komdigi agar Roblox membuka kantor di Jakarta dan menempatkan pimpinan senior berkaitan dengan penguatan koordinasi, kontribusi perusahaan terhadap ekosistem digital, serta kepatuhan terhadap hukum Indonesia.
Perlindungan anak melalui PP TUNAS menjadi bagian penting dari pembahasan tersebut. Pemerintah menginginkan perbaikan yang dapat diukur melalui fitur keamanan, pengawasan, dan pelaporan berkala.
Hingga informasi resmi yang diperiksa pada Oktober 2026, rencana penempatan pimpinan senior di Jakarta masih disebut dalam tahap evaluasi. Belum ada dasar yang cukup untuk menyatakan kantor baru telah resmi beroperasi.
Perkembangan selanjutnya perlu dipantau melalui pengumuman resmi pemerintah dan Roblox, terutama terkait kehadiran perusahaan di Indonesia serta penerapan perlindungan anak.
