Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperkuat berbagai program pendidikan untuk mengatasi persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS). Langkah ini dilakukan agar seluruh anak usia sekolah memperoleh akses pendidikan yang layak.
Upaya tersebut melibatkan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, hingga perangkat pemerintahan di tingkat kecamatan serta desa. Kolaborasi diperlukan agar anak yang belum pernah sekolah, putus sekolah, maupun tidak melanjutkan pendidikan dapat teridentifikasi.
Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman menegaskan bahwa tidak boleh ada anak di wilayahnya yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan. Komitmen tersebut disampaikan dalam koordinasi penuntasan ATS di Bandung pada 10 November 2026.
Pemprov Jabar juga mendorong penanganan berdasarkan kondisi masing-masing anak. Pendidikan formal tetap menjadi pilihan, sementara pendidikan nonformal dapat menjadi alternatif bagi anak yang menghadapi keterbatasan tertentu.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan Jawa Barat bebas Anak Tidak Sekolah melalui penanganan yang lebih terarah dan berkelanjutan.
Pemprov Jabar Targetkan Bebas Anak Tidak Sekolah pada 2028
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan penuntasan Anak Tidak Sekolah pada 2028. Target tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penuntasan ATS Provinsi Jawa Barat di Bandung, Selasa, 10 November 2026.
Sekda Jabar Herman Suryatman menyebut pemerintah provinsi akan memberikan fasilitasi dan pendampingan kepada pemerintah kabupaten dan kota.
Sebanyak 27 kepala dinas pendidikan kabupaten dan kota dilibatkan untuk mengawal pelaksanaan program tersebut.
Pemerintah daerah juga diminta menetapkan target penanganan hingga tingkat kecamatan dan desa atau kelurahan. Dengan pembagian tanggung jawab tersebut, perkembangan penanganan di setiap wilayah diharapkan lebih mudah dipantau.
Target 2028 merupakan sasaran yang disampaikan dalam koordinasi terbaru Dinas Pendidikan Jawa Barat. Sebelumnya, pemerintah daerah juga pernah menyampaikan target Zero ATS pada 2029.
Data Anak Tidak Sekolah di Jawa Barat Masih Perlu Diverifikasi
Salah satu tantangan terbesar dalam penuntasan ATS adalah memastikan data pemerintah sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Dinas Pendidikan Jawa Barat mencatat terdapat 544.947 anak dalam data awal ATS. Hingga 8 November 2026, sebanyak 183.441 anak atau sekitar 33,66 persen telah melalui proses verifikasi dan validasi.
Artinya, masih terdapat bagian besar data yang perlu diperiksa lebih lanjut sebelum pemerintah menentukan bentuk penanganannya.
Proses verifikasi bukan sekadar menghitung jumlah anak yang tidak bersekolah. Pemerintah perlu memastikan apakah anak benar-benar sudah keluar dari sistem pendidikan atau hanya mengalami persoalan administrasi.
Mengapa Data ATS Bisa Tidak Sesuai?
Dari hasil pemeriksaan lapangan, sebagian anak yang masuk daftar ATS ternyata masih mengikuti pendidikan.
Ketidaksesuaian tersebut dapat disebabkan beberapa persoalan, antara lain:
- Data peserta didik tercatat lebih dari satu kali.
- Identitas siswa tidak sesuai dengan dokumen kependudukan.
- Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) mengalami kendala.
- Anak sudah pindah sekolah atau domisili, tetapi datanya belum diperbarui.
- Status pendidikan siswa belum tercatat secara benar dalam sistem.
Dinas Pendidikan Jabar mencontohkan hasil verifikasi di Kabupaten Ciamis. Dari sekitar 9.000 anak yang tercatat dalam data awal, sekitar 3.000 ternyata masih bersekolah.
Dengan demikian, masih terdapat sekitar 6.000 anak yang perlu ditindaklanjuti.
Temuan tersebut memperlihatkan pentingnya pemeriksaan langsung sebelum pemerintah menetapkan kebijakan bantuan atau mengarahkan anak kembali ke sekolah.
Sada Jabar dan Dapodik Diperkuat untuk Memantau ATS
Pemprov Jabar mengembangkan pemanfaatan platform Satu Data Jawa Barat atau Sada Jabar yang disinkronkan dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Integrasi tersebut diharapkan membantu pemerintah memantau jumlah dan persebaran anak tidak sekolah secara lebih terukur.
Data yang lebih akurat juga memungkinkan pemerintah mengetahui wilayah yang membutuhkan penanganan lebih cepat.
Sebagai contoh, apabila terdapat anak yang tercatat tidak bersekolah karena pindah domisili, pemerintah dapat menelusuri status pendidikannya terlebih dahulu.
Sementara itu, anak yang benar-benar berhenti sekolah dapat diarahkan mengikuti program pendidikan sesuai kebutuhan.
Pembenahan data juga perlu melibatkan satuan pendidikan dan operator Dapodik. Dengan begitu, kesalahan pencatatan dapat diperbaiki dan tidak terus muncul dalam pendataan berikutnya.
Program Pendidikan yang Disiapkan untuk Anak Tidak Sekolah
Penanganan ATS tidak cukup dilakukan dengan mendata anak yang berhenti sekolah. Pemerintah juga perlu menyediakan jalur pendidikan yang sesuai dengan kondisi setiap anak.
Pemprov Jabar mendorong pemanfaatan sejumlah layanan pendidikan agar anak dapat kembali belajar tanpa harus menghadapi hambatan yang sama.
1. Mengembalikan Anak ke Sekolah Formal
Anak yang masih memungkinkan mengikuti pendidikan reguler dapat diarahkan kembali ke sekolah formal.
Jalur ini mencakup jenjang SD, SMP, dan SMA. Pemerintah juga menyebut Sekolah Rakyat sebagai salah satu alternatif layanan pendidikan bagi anak yang membutuhkan dukungan khusus.
Pendekatan tersebut perlu disesuaikan dengan usia, riwayat pendidikan, dan kondisi masing-masing anak.
2. Pendidikan Kesetaraan melalui PKBM
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) menjadi alternatif bagi anak yang tidak dapat mengikuti kegiatan sekolah reguler.
Melalui program pendidikan kesetaraan, peserta didik dapat mengikuti:
- Paket A: Setara dengan pendidikan SD.
- Paket B: Setara dengan pendidikan SMP.
- Paket C: Setara dengan pendidikan SMA.
Program ini relevan bagi anak yang sudah bekerja, membantu orang tua, atau memiliki keterbatasan waktu untuk mengikuti pembelajaran formal.
Fleksibilitas pembelajaran diharapkan membuka kesempatan bagi mereka untuk melanjutkan pendidikan.
3. Pendampingan dan Edukasi Keluarga
Sebagian anak tidak bersekolah bukan karena tidak ingin belajar, melainkan menghadapi tekanan ekonomi dan kondisi keluarga.
Karena itu, pendekatan pemerintah tidak boleh hanya berfokus pada anak.
Orang tua juga perlu mendapatkan edukasi mengenai pentingnya pendidikan dan pilihan layanan yang tersedia.
Camat, perangkat desa, kelurahan, tenaga pendidikan, hingga relawan diharapkan ikut menjangkau keluarga yang membutuhkan pendampingan.
Penanganan ATS Membutuhkan Kerja Sama Lintas Sektor
Pemprov Jabar menilai persoalan anak tidak sekolah tidak bisa diselesaikan hanya oleh Dinas Pendidikan.
Penyebabnya berkaitan dengan berbagai persoalan sosial, ekonomi, administrasi kependudukan, hingga keterbatasan akses layanan pendidikan.
Karena itu, pemerintah mendorong pembagian peran sebagai berikut:
| Pihak yang Terlibat | Peran dalam Penanganan ATS |
|---|---|
| Pemprov Jabar | Memberikan fasilitasi, koordinasi, dan pendampingan kepada pemerintah kabupaten dan kota. |
| Pemkab dan Pemkot | Mengidentifikasi, memverifikasi, dan menangani anak tidak sekolah di wilayah masing-masing. |
| Kecamatan | Mengoordinasikan dan mengawasi penanganan ATS di tingkat kecamatan. |
| Pemerintah Desa/Kelurahan | Mendata anak tidak sekolah dan menjangkau keluarga yang membutuhkan pendampingan. |
| Dinas Pendidikan | Melakukan verifikasi data dan mengarahkan anak ke layanan pendidikan yang sesuai. |
| Sekolah dan PKBM | Menyediakan akses pendidikan formal dan pendidikan kesetaraan. |
| Relawan dan Masyarakat | Membantu pendampingan anak serta memberikan edukasi kepada keluarga mengenai pentingnya pendidikan. |
Pendekatan kolaboratif ini penting karena setiap anak memiliki persoalan berbeda.
Anak yang mengalami kendala administrasi membutuhkan pembaruan data. Sementara itu, anak yang berhenti sekolah karena keterbatasan ekonomi membutuhkan pendampingan dan akses pendidikan yang sesuai.
Sejalan dengan Perpres Nomor 3 Tahun 2026
Upaya penanganan ATS juga sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah.
Kebijakan tersebut memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam mencegah anak putus sekolah serta mengembalikan anak ke layanan pendidikan.
Pemerintah juga mendorong pendekatan yang mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan setiap anak.
Dengan demikian, penanganan ATS tidak hanya berorientasi pada pengembalian anak ke sekolah, tetapi juga mencegah mereka kembali meninggalkan pendidikan.
Apa yang Bisa Dilakukan Orang Tua Jika Anak Berhenti Sekolah?
Program pemerintah akan lebih efektif apabila keluarga ikut berperan aktif.
Orang tua yang memiliki anak tidak bersekolah dapat melakukan beberapa langkah berikut:
- Mengidentifikasi penyebabnya. Cari tahu apakah anak berhenti sekolah karena biaya, kendala administrasi, kondisi keluarga, atau alasan lainnya.
- Menghubungi sekolah terakhir. Tanyakan status pendidikan dan kemungkinan melanjutkan kembali pembelajaran.
- Memeriksa data pendidikan. Pastikan identitas siswa dan NISN sesuai dengan data yang tercatat.
- Menghubungi Dinas Pendidikan setempat. Mintalah informasi mengenai pilihan pendidikan yang tersedia.
- Mempertimbangkan PKBM. Jika sekolah formal sulit diikuti, tanyakan ketersediaan program Paket A, B, atau C.
- Mengikuti proses pendampingan. Siapkan dokumen yang diperlukan dan koordinasikan kebutuhan pendidikan anak dengan petugas terkait.
Orang tua sebaiknya tidak langsung menganggap pendidikan anak harus berhenti ketika kondisi ekonomi keluarga berubah.
Pilihan pendidikan kesetaraan dapat menjadi jalan agar anak tetap memperoleh kesempatan belajar.
Tantangan Mewujudkan Jawa Barat Bebas ATS
Target bebas ATS membutuhkan lebih dari sekadar komitmen pemerintah.
Tantangan pertama adalah menyelesaikan verifikasi seluruh data. Hingga 8 November 2026, proses verifikasi baru mencapai 33,66 persen dari data awal.
Tantangan berikutnya adalah memastikan anak yang benar-benar tidak bersekolah mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai.
Pemerintah juga perlu memperhatikan keberlanjutan pendidikan. Anak yang sudah kembali bersekolah tetap membutuhkan pendampingan agar tidak kembali putus sekolah.
Selain itu, ketersediaan PKBM, tenaga pendidik, pembiayaan, serta akses pendidikan di setiap wilayah perlu diperhatikan.
Keberhasilan program nantinya tidak cukup diukur dari berkurangnya angka ATS dalam sistem administrasi. Pemerintah juga perlu memastikan anak benar-benar mengikuti pembelajaran dan memperoleh layanan pendidikan secara berkelanjutan.
